Penyuluhan Hukum Tentang Peran Majelis Krama Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kabupaten Lombok Utara

Authors

RR. Cahyowati , Rodliyah Rodliyah , Risnain Risnain

DOI:

10.29303/ujcs.v1i1.3

Published:

2021-01-12

Issue:

Vol. 1 No. 1 (2020)

Keywords:

Majelis Krama Desa, Perkawinan Anak

Articles

Downloads

How to Cite

Cahyowati, R., Rodliyah, R., & Risnain, R. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Majelis Krama Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kabupaten Lombok Utara. Unram Journal of Community Service, 1(1), 20–24. https://doi.org/10.29303/ujcs.v1i1.3

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Abstract

The number of child marriage in Indonesia is the second highest after Cambodia for the ASEAN region. Child marriage needs serious attention because it results in the loss of girls' rights, such as education, play, protection, security, and others, including the impact on health. The problem faced in NTB is the high number of child marriages, which are in the 10th National ranking. The purpose of this counseling is to provide knowledge to the community in Bentek Village regarding the Role of the Krama Desa Council in preventing child marriage in North Lombok Regency. As a result, the Krama Desa Assembly in Bentek Village consists of 9 administrators with an operational cost in 2020 of Rp. 20,000,000, -, cases filed by the community in Bentek Village are resolved in "Berugak", so that not too many community problems enter the realm of the police. The Krama Desa Council is one of the village-scale local authorities that has the task and function of fostering village community harmony, maintaining peace and handling disputes in the village with a customary law approach based on cultural norms and local wisdom values.

References

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda, UNICEF, PUSKAPA, Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dari Sensus Penduduk 2010, Jakarta.

Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI- Yayasan Melati-Pusat Kajian Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, (2016). Laporan Akhir; Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Bangka-Belitung.

Suerti, N.N. (2019), Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia, Editor: Ani Purwanti, Kunthi Tridewiyanti , Stop Perkawinan Anak Dan Penghapusan kekerasan Seksual Bagi Perempuan Dan Anak, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

Cahyowati, R. (2019). Kebijakan Pendewasaan Perkawinan Usia Anak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Editor: Ani Purwanti, Kunthi Tridewiyanti, Stop Perkawinan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Perempuan Dan Anak, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan UUD NRI Tahun 1945

UU No, 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa

Peraturan Desa Loloan No.3 Tahun 2016 tentang Usia Memulang; Peraturan Desa Anyar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Usia Memulang; Peraturan Desa Bayan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Umur Memulang

Peraturan Desa Sambik Elen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Umur Memulang

Edaran Gubernur NTB No.180/1153/Kum Tahun 2014 tentang Usia Perkawinan Ideal Bagi Laki-laki Dan Perempuan

Azzahra, Q. (2020). Angka Perkawinan Anak Indonesia, Tertinggi Kedua di ASEAN https://www.gatra.com/detail/news/428942/milenial/angka- perkawinan-anak-indonesia tertinggi-kedua-di-asean, diunduh Sabtu 31 Oktober 2020

Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Berapa Jumlah Penduduk Bali dan Nusa Tenggara? https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/06/berapa-jumlah-penduduk- bali-dan-nusa-tenggara, diunduh Sabtu, 21 November 2020

Lombok Post. (2020). Nyaris Menikah, Dua Anak Dikirim ke Ponpesâ€, Selasa 13 Oktober 2020.

Sofian, H. (2020). Majelis Krame Desa Wadah Selesaikan Persoalan Desa Melalui Pendekatan Hukum Adat. https://rri.co.id/mataram/daerah/741798/majelis-krame-desa- wadah-selesaikan-persoalan-desa-melalui-pendekatan-hukum-adat, diunduh Sabtu 15 Agustus 2020

Author Biographies

RR. Cahyowati, Fakulty of Law, Mataram University.

Rodliyah Rodliyah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram

Risnain Risnain, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram

License

You are free to:

  • Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially.
  • Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

  • Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.